Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

 Saat ini masih ada beberapa kendala/permasalahan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam penerapan atas PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, dan PSAP 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk itu, masih perlu dilakukan sosialisasi terkait permasalahan tersebut. 

Demikian disampaikan Muliani Sulya Fajarianti, Kasubdit Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam acara Rapat Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dan Evaluasi Potensi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, di Jakarta. Klasifikasi Aset Tetap


Dalam hal pengelolaan BMD atau secara definisi adalah aset daerah yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat masa ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang diperlukan karena alasan sejarah dan budaya. 

Akuntansi Tanah

Akuntansi tanah adalah tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 07 adalah aset tetap yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pengakuan aset tetap tanah, antara telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan didasarkan bukti kepemilikan yang sah. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat adalah rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

Dari jenisnya, terdapat beberapa jenis tanah, antara lain tanah wakaf, yakni tanah yang digunakan oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara CaLK.

Beberapa kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, antara lain, pertama, dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, namun belum ada bukti kepemilikan yang sah. Dalam hal ini, tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Kedua, tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain. Disini, tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain.

Ketiga, tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain. Dalam hal ini, tanah dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan di CaLK, dan entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

Akuntansi Peralatan dan Mesin

Akuntansi peralatan dan mesin berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan akuntansi peralatan dan mesin, yakni apabila terdapat bukti hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Sedangkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, antara lain rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dan informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto.

Akuntansi Gedung dan Pembangunan

Akuntansi gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Pengakuan akuntansi gedung dan pembangunan adalah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Sedangkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat adalah rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode dan informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto.

Berdasarkan perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian angsuran, antar lain bahwa penyerahan kepemilikan (transfer of tittle) dapat dilakukan pada saat perjanjian jual beli ditandatangani atau pada saat pembayaran terakhir. Apabila gedung tersebut langsung dapat dipakai untuk operasional perkantoran, maka pengakuan gedung dan bangunan sekaligus utang, dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang disertai dengan penyerahan hak pemakaian dan pembayaran uang muka.

Akuntansi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akuntansi jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Pengakuannya antara lain, telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Sedangkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, antara lain rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, serta informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto.

Dari sisi pengukuan, biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

Akuntansi Aset Tetap Lainnya

Akuntansi Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

Contohnya koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman. Termasuk Aset Tetap-Renovasi. Aset ini diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Sedangkan dasar penilaian yang digunakan untuk menetukan nilai tercatat adalah rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal periode dan akhir periode dan informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto. Untuk pengukurannya, aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Akuntansi KDP

Akuntansi KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Pengakuan akuntansi KDP adalah besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan KDP, antara lain rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian, nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, uang muka kerja yang diberikan, dan retensi. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran akuntansi KDP dilakukan melalui, pertama, swakelola, antara lain biaya langsung; biaya tidak langsung; biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Kedua, secara kontrak, yakni termin yang telah dibayarkan, kewajiban yang masih harus dibayar, dan pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja.

KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)

Apabila dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Sedangkan pengukurannya, KDP dicatat dengan biaya perolehan. Seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan.

Renovasi Aset Tetap

Pertama, renovasi aset tetap milik sendiri, antara lain merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi, dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait, apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Kedua, renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan, yakni apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap, apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP, dan pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik.

Ketiga, renovasi aset tetap bukan milik-di luar lingkup entitas pelaporan, antara lain, apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik.

Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Contoh: Aset tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.